Maritim Indonesia — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 berkomitmen turut mensuskseskan pembangunan berkelanjutan dengan memberikan manfaat, baik dari sisi ekonomi, sosial, lingkungan, hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya bagi masyarakat luas melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Terkait hal tersebut, Departemen Hukum dan Humas yang membawahi bidang TJSL Pelindo Regional 2 mengadakan rapat koordinasi Program TJSL tahun 2024 bersama 12 Cabang Pelabuhannya, yang digelar di PT Pendidikan Maritim dan Logistik (PMLI) Ciawi Bogor, Kamis (29/2).
Rapat ini dipimpin oleh Regional Division Head Pelayanan SDM dan Umum, Dian Vegawati, beserta Plt Senior Manager Hukum dan Hubungan Masyarakat, Agung Farhan dengan dihadiri oleh para Pengelola TJSL dari masing-masing cabang pelabuhan di Regional 2.
Rapat koordinasi ini membahas rencana program kerja TJSL pada wilayah Regional 2, dimana tahun 2024 Pelindo melanjutkan fokus pelaksanaan program bidang prioritas tahun lalu, antara lain yaitu bidang pendidikan, lingkungan, dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil.
Regional Division Head Pelayanan SDM dan Umum, Dian Vegawati sebagai pimpinan rapat menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini sebagai upaya manajemen untuk memastikan pelaksanaan TJSL pada wilayah Regional 2 khususnya, sejalan dengan apresiasi pemegang saham serta aturan yang sudah ditetapkan perusahaan.
Menurutnya, dalam pelaksanaan program TJSL harus selalu menerapkan prinsip TJSL yaitu:
Terintegrasi : Yaitu berdasarkan analisa resiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan.
Terarah : Yaitu Memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan.
Terukur dampaknya : Yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan.
Akuntabilitas : Yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
Pada acara ini perwakilan dari masing-masing cabang pelabuhan diberikan kesempatan untuk memberikan usulan dan memaparkan program TJSL bidang prioritas mulai dari bidang lingkungan, bidang pendidikan, serta bidang pengembangan ekonomi dan UMK, dan tak luput pula beberapa program sosial kemasyarakatan, yang tentunya semua bidang tersebut harus dilaksanakan berdasarkan pilar utama yaitu Sosial, Ekonomi, Lingkungan serta Hukum dan Tata Kelola.
“Dengan adanya kegiatan seperti ini dapat menciptakan ide-ide baru dalam pemberdayaan masyarakat, sesuai apa yang diharapkan oleh manajemen,” tutup Vega. (ire djafar)
