Maritim Indonesia — Kegiatan Marpolex (Marine Pollution Exercise) atau Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut, Tingkat Nasional 2023 memasuki hari ke empat pada Kamis (19/10) dilakukan dengan gelar apel pasukan, sebagai kesiapan melangsungkan kegiatan lapangan di perairan luar dam Pelabuhan Tanjung Priok.
Gelar apel pasukan diikuti seluruh peserta latihan Marpolex 2023, dengan Pembina Apel, PLT Direktur Jenderal Perhubungan Laut, DR Capt Anthoni Arif Priyadi.
Marpolex Tingkat Nasional 2023 berlangsung dari tanggal 16 – 21 Oktober, dibuka oleh PLT Dirjen Hubla, Anthoni Priyadi, di Jakarta, Senin (16/10).
Usai kegiatan apel, Antoni Priyadi menyatakan, masalah dilaut bukan sebatas kecelakaan kapal saja, tapi juga adanya tumpahan minyak.
“Tumpahan minyak merupakan satu potensi ancaman, yang dampaknya banyak, dan membutuhkan banyak instansi dalam menanganinya, ” kata Antoni.
Atas banyaknya dampak dan instansi yang menangani itu, sambung Antoni maka latihan penanggulangan tumpahan minyak melibatkan banyak unsur.
“Akibat tumpahan minyak yang didahului dengan kecelakaan kapal, maka membutuhkan Badan SAR, tumpahan minyak yang membutuhkan penanggulangan pencemaran membutuhkan Bakamla dan KPLP, untuk mengetahui kemana arah minyak yang tumpah membutuhkan BMKG, dampak hukum atas tumpahan minyak membutuhkan Kepolisian,” jelas Antoni.
Dikatakan, inti dari kegiatan penanggulangan ini adalah kesiapan dan kemampuan untuk kolaborasi semua pihak dalam menanggulangi tumpahan minyak di laut.
Kegiatan praktek bersama penanggulangan tumpahan minyak berlangsung dengan skenario, ada kapal yang mengalami keadaan kecelakaan, lalu ada tumpahan minyaknya. Dari skenario itu dilakukan kegiatan penanggulangan tumpahan minyak dan menyelamatkan awak kapal.
Dalam sambutannya Antoni Priyadi mewakili Menteri Perhubungan menyampaikan, sebagai negara yang tergabung dalam keanggotaan IMO, Indonesia mempunyai tugas untuk turut serta berperan aktif dalam perlindungan lingkungan maritim.
“Latihan National Marpolex merupakan salah satu bukti nyata komitmen pemerintah Indonesia dalam perlindungan lingkungan maritim, dan implementasi dari konvensi-konvensi IMO,” katanya.
Dikatakan juga, Provinsi DKI Jakarta khususnya Pelabuhan Tanjung Priok merupakan kawasan strategis yang memegang peran penting dalam pelayaran internasional selain itu juga pelayaran domestik. Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan tersibuk di Indonesia dengan perkiraan lebih dari 50 % dari seluruh arus barang yang keluar dan masuk ke Indonesia melewati pelabuhan ini. Dampaknya menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok menjadi penyokong utama perekonomian Indonesia.
“Untuk itu Pelabuhan Tanjung Priok dipilih sebagai lokasi penyelengaraan National Marpolex 2023 dengan maksud untuk menguji kesiapan personil dan peralatan penanggulangan pencemaran di perairan khususnya sebagai lokasi perbantuan apabila terjadi musibah pelayaran di kawasan paling padat aktifitas pelayaran,” katanya.
Lebih rinci disampaikan, kejadian tumpahan minyak di laut telah beberapa kali terjadi di perairan Indonesia, baik dalam skala lokal hingga lintas batas negara. Sebagai contoh tumpahan minyak dalam skala lokal adalah tumpahan minyak di Perairan Karawang yang dekat dengan wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 akibat kebocoran pipa gas pada sumur minyak YYA-1 milik PHE ONWJ. Sedangkan dalam skala internasional tercatat pada tahun 2009 terdapat tumpahan minyak dari Montara Wellhead Platform di perairan Laut Timor Australia yang tumpahan minyaknya memasuki perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian sosial ekonomi masyarakat.
“Tujuan National Marpolex 2023 diantaranya adalah untuk menguji coba dan mengevalusi prosedur penanggulangan tumpahan minyak dalam skala lokal, daerah dan nasional, serta melatih dan meningkatkan kerjasama dan kapabilitas dalam operasi pengamatan, pengamanan, pencarian dan pertolongan, pemadaman kebakaran, penanggulangan tumpahan minyak, serta damp,” pungkasnya. (ire djafar)
