Ket.gbr: Direktur KPLP, Capt. Mugen saat menyampaikan sambutannya dalam acara Pekuncuran SIMKPLP.
Maritim Indonesia – Pelayanan publik yang berkualitas dapat ditandai dengan adanya pelayanan yang baik, cepat, tepat, efektif dan efisien melalui peningkatkan mutu Pelayanan Publik yaitu dengan memanfaatkan Sistem teknologi, informasi dan komunikasi yang ada, agar terwujudnya sistem pelayanan yang berkulitas serta terwujudnya Good Governance.
Seperti diketahui, digitalisasi pelayanan publik merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah, yang penyelenggaraannya bersifat wajib dan harus dipenuhi oleh seluruh instansi.
Dalam upaya memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (SIMKPLP) yang berfungsi sebagai media informasi dan komunikasi terkait pelayanan perizinan, pelaporan dan database yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
“Dengan peluncuran aplikasi ini, saya meyakini penerapan SIMKPLP dapat mempermudah kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik yang telah disediakan,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha dalam sambutannya pada acara peluncuran SIM KPLP di Jakarta, Rabu (30/11).
Dikatakan juga, Good Governance dapat terwujud bila adanya kolaborasi yang baik antara Pemerintah dan partisipasi masyarakat serta sumber daya manusia yang ada.
Pada era digital saat ini dituntut untuk berproses serba cepat dan tepat dengan menggunakan perangkat teknologi.
“Aplikasi SIMKPLP diharapkan bisa menjadi solusi atas permasalahan pelayanan publik yang ada, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi birokrasi serta akan berkorelasi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Disamping itu, lanjutnya, ini sekaligus dapat sebagai media koordinasi antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Hubla melalui Direktorat KPLP, sehingga penilaian kinerja yang baik dari UPT dapat terlihat sehingga nantinya dapat diberikan penghargaan untuk lebih mendorong dan meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa.
Pada dasarnya, Sistem Informasi Manajemen sangat membantu dan memudahkan pelaku usaha melakukan permohonan perizinan, pelaporan dan tata kelola data secara daring atau online, tracking system perizinan, mengakses informasi seputar perizinan, jenis izin dan persyaratan perizinan, mengecek status perizinan, melakukan cetak dokumen perizinan secara mandiri dan lain-lain.
Dia berharap, pelaksanaan Launching dan Sosialisasi Aplikasi SIMKPLP ini mampu memberikan manfaat kepada para pelaku usaha dan UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam hal mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha.
“Selain itu juga diharapkan dapat menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha dalam melakukan pelaporan, memberikan fasilitas terhadap para pelaku usaha untuk memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time, memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta mewujudkan penyelenggaraan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel,” ungkapnya.
Direktur KPLP Capt. Mugen S. Sartoto dalam laporannya mengatakan, tujuan peluncuran dan sosialisasi SIM KPLP yaitu guna mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
“Tuntutan layanan dari pengguna jasa kepada instansi Pemerintah khususnya Direktorat KPLP menuntut layanan yang semakin cepat, mudah dan murah. Peluncuran SIM KPLP ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang prima, cepat dan akuntabel serta untuk memudahkan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut,” kata Capt. Mugen.
Adapun narasumber yang hadir dalam acara tersebut antara lain tenaga ahli dari Ditjen Perhubungan Laut, tim pengembang aplikasi SIMKPLP, serta tim pengembang aplikasi Sehati. (red)
idj / idj
