Terkait insiden Beirut, Pemerintah Pastikan Penerapan ISPS Code di Pelabuhan Indonesia Berjalan Baik

  • Whatsapp

Maritim Indonesia – Pelabuhan Beirut diguncang ledakan dahsyat pada Selasa 4 Agustus 2020 lalu. Persitiwa yang disebabkan oleh meledaknya amonium nitrat dalam ukuran besar itu berpusat di kawasan Pelabuhan Beirut yang kemudian menyebabkan banyak korban jiwa dan kerugian materil.

Tumpukan 2.750 ton amonium nitrat yang ditaruh di dalam gudang pelabuhan selama enam tahun dituding sebagai penyebabnya menguapnya pelabuhan Beirut. Bahan baku pupuk dan bom ini dibawa masuk oleh kapal berbendera Moldova, MV Rhosus, pada 23 September 2013.

Berangkat dari Georgia, destination port kapal ini sebetulnya adalah Mozambik namun karena masalah teknis kapal terpaksa bersandar di pelabuhan Beirut. Lazimnya kapal berbendera asing yang sandar di sebuah negara pelabuhan, otoritas maritim setempat tentu saja menggelar Port State Control (PSC) terhadap kapal bersangkutan.

Peristiwa itu tentu menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pelabuhan internasional di Indonesia mengenai penerapan International Ship and Port Security Code (ISPS Code) yang baik sebagai regulasi yang mengatur tentang keamanan dan keselamatan pelayaran di pelabuhan.

Menanggapi hal tersebut Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla Kemenhub) Ir Subagiyo menyatakan pihaknya sudah mengantisipasi hal-hal tersebut yang menyebabkan ancaman di pelabuhan.

“Kita langsung melakukan pengawasan bersama dengan berbagai pihak untuk memperketat pengawasan di pelabuhan. Kita selalu mengikuti prosedur yang diamanatkan oleh ISPS Code sebagai aturan yang dikeluarkan oleh IMO (International Maritime Organization), begitu juga dengan aturan-aturan lainnya seperti SOLAS (Safety of Life at Sea)  dan Marpol (Marine Pollution) yang menyangkut keamanan dan keselamatan pelayaran,” ujar Subagiyo dalam diskusi webinar bertajuk “Forum Dialog Maritim dan Perikanan” yang diselenggarakan oleh Jakarta Defens Studies dan Universitas Paramadina, Kamis (13/8).

Menurut dia, barang-barang berbahaya seperti misalnya amonium nitrat dan bahan-bahan kimia lainnya sudah dilakukan pengawasan ketat di setiap pelabuhan melalui prosedur yang ada. Ia pun menyebut kerja sama lintas instansi juga sudah dilakukan dengan baik.

“Memang risiko keamanan dan keselamatan maritim ini cukup tinggi dan itu harus kita lakukan pengawasan dengan baik. Dan kita juga sudah melakukan sinergi dengan lembaga-lembaga lain untuk melakukan pengawasan sesuai dengan ratifikasi peraturan internasional,” jelasnya.

Sementara itu, di kesempatan yang sama Asisten Deputi Bidang Ketahanan dan Keamanan Maritim Kemenko Marves, Basilio Dias Araujo menyatakan bahwa penerapan peraturan internasional seperti SOLAS, Marpol dan ISPS Code yang baik merupakan kunci dari terwujudnya keamanan maritim di suatu negara.

“Jadi dalam maritime security itu kita tidak bicara perang di laut tapi bicara bagaimana Solas, ISPS Code dan Marpol bisa dilakukan dengan baik. Kalau ada ahli-ahli keamanan maritim kita memasukan konsep perang dalam keamanan maritim, intinya kembali lagi ke peraturan peraturan itu,” terang Basilio.

Sejauh ini, berdasarkan hasil pengamatannya, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut sudah melakukan prosedur pengawasan yang baik.

“Hampir semua pelabuhan kita sudah sudah diperiksa berdasarkan ISPS Code. Di Perhubungan saya lihat sudah sangat siap untuk menjalankan ISPS Code,” pungkasnya. (Gizka)

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published.