Sucofindo & Surveyor Indonesia Harus Tanggungjawab atas 1000 Container Sampah Plastik Impor

  • Whatsapp

Sampah plastik impor

Maritim Indonesia – Kerja Sama Operasi Sucofindo Indonesia dan Surveyor Indonesia (KSO -SCISI ) tidak bisa lepas dari tanggungjawab terhadap 1000 kontainer lebih sampah plastik impor yang mangkrak selama 16 bulan di daerah Pabean Tanjung Priok

Hal itu ditegaskan Manager Kampanye Perkotaan dan Energi Walhi, Sawung dan Sekjen Indonesia Maritime Transportation and Logistic Watch (IMLOW) Achmad Ridwan Tento dihubungi secara terpisah, kemarin, Kamis (5/11).

“Kalau pemerintah serius mau memusnahkan sampah plastik impor yang diduga mengandung limbah B3 , sekarang ini yang paling mungkin segera diminta tanggungjawabnya sucofindo dan surveyor Indonesia.,” ujar Sawung.

“Alasannya Sucofindo dan Surveyor Indonesia jelas keberadaannya. Kedua perusahaan ini melalui Kerja Sama Operasi (KSO) SCISI telah melakukan Verifikasi Penelusuran Teknis Impor (VPTI) terhadap barang tersebut. Lalu, menerbitkan Laporan Survey (LS) yang menyatakan barang tadi
lolos verifikasi. Tapi sampai di Pelabuhan Tanjung Priok ternyata bermasalah,” ujar Sawung.

Walhi mengingatkan pihak berwenang, agar pemusnahan sampah plastik impor tersebut segera dilaksanakan.

“Jangan ditunda – tunda lagi nanti terjadi pencemaran lingkungan yang akan berdampak negatif membuat Pelabuhan Tanjung Priok tidak comply dengan ISPS Code,” tutur Sawung.

Menurut sebuah sumber, seribu lebih kontainer berisi limbah plastik impor itu mengendap di delapan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) dan tiga terminal Petikemas Pelabuhan Tanjung Priok.

Dia mengatakan saat ini tidak banyak pilihan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah sampah plastik impor itu, selain pemusnahan.

“Kalau mau re-ekspor rasanya sudah semakin tak mungkin, kecuali saat barang tersebut baru datang dulu.”

Lebih jauh dikatakan, Walhi sejak kasus itu muncul 16 bulan lalu sudah mengingatkan pemerintah agar bersikap tegas segera melakukan re-ekspor limbah tersebut ke negara asalnya.

Tapi kasusnya berlarut -larut akhirnya sulit diselesaikan. Karena biayanya juga terus membengkak dan tak ada stake holder yang merasa bertanggungjawab penuh.

“Ke depan sebaiknya gak usah lagi impor limbah untuk bahan baku plastik. Dari pada impor lebih baik membeli dari pemulung dalam negeri dengan persyaratan ketat,”ujar Sawung.

Dihubungi terpisah, Sekjen Indonesia Maritime Transportation and Logistic Watch (IMLOW) Achmad Ridwan Tento sependapat dengan Sawung.

Pihak KSO Sucofindo -Surveyor Indonesia selaku prlaksana VPTI (Verifikasi Penelusuran Teknus Impor) harus bertanggung jawab atas semua biaya yang timbul

Menurut Ridwan, kalau KSO SCISI sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Kementerian Perdagangan, kecil kemungkinan sampah plastik tersebut tercemar B3.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 6 Juni 2020 munyurati Direktur PT NHI (importir limbah ) tersebut menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet 14 Mei 2020.

KLHK dalam suratnya pada intinya memberitahukan terhadap 114 kontainer limbah non B3 yang miliki dokumen kepabeanan dan akan diperiksa , KLHK akan koordinasi dengan Ditjen BC terkait jadwal dan prosedur pemeriksaan.

Sementara terhadap 901 kontainer limbah yang tidak miliki dokumen dan akan dimusnahkan, agar segera menyampaikan rencana pemusnahan limbah non B3 tersebut.

Kontainer-kontainer limbah plastik itu masuk dari berbagai negara antara lain; Australia, Belgia, Perancis, Jerman, Yunani, Belanda, Slovenia, Amerika Serikat, Selandia Baru, HongKong, dan United Kingdom.

(Gizka)

 

 

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published.

4 comments

  1. I am truly happy to glance at this web site posts which carries tons of valuable information, thanks for providing such data. Cindi Sigismund Roxana