Maritim Indonesia – Pelabuhan Tanjung Priok merubah wilayah kota, bukan hanya mempengaruhi adanya sebuah kota secara fisik, tetapi juga membentuk persepsi positif masyarakat terhadap Pelabuhan. Kaitan dengan persepsi terlihat saat ini masyarakat kotamadya Jakarta Utara sedang membangun persepsi menjadikan wilayahnya sebagai Kota Pelabuhan.
Dari sebuah berita yang dilansir media beberapa waktu lalu, sejumlah LSM se-Jakarta Utara menyelenggarakan halal BI halal di Bogor dengan mengambil tema Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Kota Pelabuhan Yang Adil dan Beradab.
Acara diselenggarakan di Villa Kebon Asri Pasir Jaya, Cigombong Cibaruyut Kabupaten Bogor Jawa Barat pada 18-20 April 2024.
Halal Bil Halal dan Rapat Koordinasi (Rakor) ini bertujuan menyatukan visi dan persepsi, sekaligus sebagai ajang klarifikasi dan konfirmasi dari para pihak, yang menganggap terjadinya sengkarut penataan pada kota Jakarta Utara tidak lepas dari keberadaan pelabuhan.
Rakor tersebut juga meluruskan anggapan negatif terkait Pelabuhan, yang menganggap banyak kerugian bagi masyarakat Jakarta Utara, seperti kemacetan, polusi dan yang paling ekstrim adalah berjatuhannya korban jiwa setiap hari karena tertabrak dan terlindas truk container.
Upaya membangun persepsi kotamadya Jakarta Utara sebagai Kota Pelabuhan, yang menjadikan titik sentral pembangunan kota adalah pelabuhan, namun selama ini penilaian Pelabuhan sebatas pada dampak negatifnya.
Sebenarnya anggapan itu mudah saja ditepis, mengingat keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai suatu perusahaan mempunyai batasan yang jelas dalam regulasi.
Dalam hal ini definisi Pelabuhan mengacu pada UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah kawasan ekonomi sebagai pintu gerbang keluar masuknya barang.
Dan untuk masalah kewilayahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Pemerintah Kotamadya Jakarta Utara dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Alhasil, tanpa pemahaman seperti itu, maka muncul anggapan pelabuhan membawa dampak negatif. Padahal manakala diurai secara mendalam keberadaan pelabuhan, malah menjadi titik awal tumbuhnya perubahan suatu lingkungan yang tadinya kurang produktif menjadi produktif. Dan pada akhirnya, lingkungan tersebut menjadi suatu kota komersial.
Namun demikian harapan masyarakat dari tema itu, menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai salah satu dasar pada konsep pembangunan kota dan bukan hanya sekedar sebagai pintu gerbang keluar masuk barang.
Berangkat dari keinginan dan harapan dari masyarakat kota itu, Manajemen PT Pelabuhan Regional 2 Tanjung Priok, selaku pihak yang mendapat amanat dalam mengelola aset Pelabuhan Tanjung Priok tentunya mesti lebih meluas lagi menjalankan tugas dan fungsinya.
Butuh kreatifitas, karena sebagai entitas perusahaan, apalagi sebagai perusahaan negara, peran Pelindo Regional 2 Tanjung Priok mewakili PT Pelindo juga harus mampu menjawab tantangan itu.
Sebagaimana yang disampaikan Eksekutif General manajer Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok, Adi Sugiri, peran Pelabuhan Tanjung Priok pada masyarakat telah berlangsung secara rutin setiap tahunnya dengan melakukan berbagai kegiatan.
“Selama ini melalui program Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan (TJSL) kami rutin menyelenggarakan kegiatan yang bersifat bantuan langung ke masyarakat. Karena kami memahami keberadaan pelabuhan berdekatan dengan lingkungan masyarakat, sehingga bentuk kepedulian kami adalah ikut mendukung kegiatan masyarakat,” kata Adi Sugiri.
Apa yang disampaikan Adi Sugiri memang beralasan. Dalam berbagai kesempatan terkait dengan kegiatan masyarakat, Pelindo Regional 2 Tanjung Priok aktif melakukan kegiatan dengan masyarakat, semisal kegiatan TJSL berupa penyerahan bibit pohon pada masyarakat melalui Pemerintah Kotamadya Jakarta Utara, penyediaan bus angkutan gratis pada Hari Raya Idul Fitri yang berlangsung setiap tahun, pemberian bingkisan pada masyarakat Jakarta Utara yang wilayahnya berdekatan dengan Pelabuhan Tanjung Priok, penyerahan hewan qurban sapi, pada Hari Raya Idul Adha dan berbagai kegiatan-kegiatan sosial lainnya.
“Selama ini memang sesudah berlangsung upaya memperhatikan lingkungan, baik melalui program TJSL yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Pemerintah Kotamadya Jakarta Utara, maupun dengan perangkat dibawahnya yakni kelurahan dan kecamatani,” jelas Adi Sugiri.
Dan ketika kini masyarakat menjadikan kotanya sebagai Kota Pelabuhan, tentunya menjadi bagian tersendiri bagi pemerintah Kotamadya untuk menjadi leader menciptakan lingkungannya, dan pelabuhan dalam hal ini Pelindo Regional 2 Tanjung Priok akan selalu memberikan dukungan, melalui berbagai upaya, salah satunya adalah pelaksanaan program TJSL.
“Program tersebut merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi sosial lingkungan dan hukum serta tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah terukur dampaknya serta dapat dipertanggung jawabkan,” ungkapnya.
“Banyak momentum yang luar biasa yang sudah kita lewati, terutama setelah terbitnya RIP, dan atas dasar RIP itu kita sudah melakukan pembangunan dan investasi yang luar biasa. apalagi saat ini Pelindo sudah memasuki tahun ke 4 pasca Merger. Dengan tetap bersinergi dengan semua pihak termasuk pemerintah kota, dan pemda setempat kami terus melakukan upaya memajukan kinerja Pelindo, tidak hanya di Pelabuhan Tanjung Priok, namun di semua Pelabuhan dan tentu saja termasuk diluar pelabuhan ,” tutup Adi Sugiri. (Ire Djafar)
