Penandatangan Bersama SOP Pelayanan Dan Pengawasan Kapal, Barang, Penumpang Dan Awak Kapal

  • Whatsapp

Jakarta, Maritim Indonesia – Berkomitmen membenahi pelayanan publik, seluruh instansi pemerintah dan BUP di Pelabuhan Tanjung Priok menerapkan Standard Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kapal, barang, penumpang dan awak kapal, yang ditandai dengan penandatanganan bersama SOP, yang dilaksanakan di Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (5/11).

Dengan demikian, Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan pelabuhan tersibuk di indonesia ini, kini memiliki standard operasional prosedur (SOP) untuk pelayanan dan pengawasan kapal, barang, penumpang dan awak kapal.

Penyusunan SOP itu merupakan tindak lanjut dari penandatanganan deklarasi komitmen bersama pembanguan zona integritas kawasan pelabuhan dan badar udara menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di pelabuhan tersebut.

Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Capt Hermanta, mengatakan mengingat belum terdapatnya proses layanan kapal, barang, penumpang dan awak kapal secara terpadu di pelabuhan Tanjung Priok, maka instansi terkait dan badan usaha pelabuhan (BUP) di pelabuhan Tanjung Priok berkomitmen melakukan kolaborasi/integrasi sistem proses bisnis pelayanan kapal, barang, penumpang dan awak kapal secara efektif dan efisien.

“Penyusunan SOP ini merupakan komitmen bersama semua instansi terkait di pelabuhan Tanjung Priok,” ujarnya saat memberikan sambutan pada kegiatan penandatangan SOP tersebut.

Penandatangan SOP itu disaksikan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Ahmad, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara- Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB), yang diwakili oleh Asisten Deputy Kebijakan Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementrian PANRB, Ronald Andrea Annas.

Menurut Hermanta, penandatanganan SOP itu sebagai bukti komitmen bersama seluruh instansi pemerintah dan BUP khususnya pada wilayah pelabuhan Tanjung Priok untuk mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan penyelengaraan dan pelayanan Pemerintah yang baik, dengan prinsip good governance bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Menurutnya, pada era revolusi Industri 4.0 saat ini, seluruh instansi Pemerintah dan BUP berkomitmen dalam pembenahan pelayanan publik khususnya untuk proses pelayanan dan pengawasan kapal, barang, penumpang dan awak kapal di pelabuhan Priok dengan menggunakan sistem teknologi informasi untuk membangun keterpaduan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan mengacu pada proses bisnis yang memiliki/service level standard.

“Saat ini, di Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses pelayanan kapal dan barang telah mengunakan Sistem berbasis Internet seperti; Inaportnet yaitu Sistem yang digunakan oleh Pengguna jasa (Agen Pelayaran, Perusahan Bongkar Muat, Perusahan Jasa Taransportasi dan Terminal Operator), selain itu, SIMPADU yaitu Sistem layanan kapal dan barang di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok; SPS Online yaitu Sistem layanan kapal dan barang di Kantor Syahbadar Utama Tanjung Priok; INSW yaitu Sistem layanan kapal dan barang pada Kantor Bea dan Cukai,” paparnya.

Kemudian VMS, lanjutnya, yaitu Sistem layanan kapal dan barang pada Badan Usaha Pelabuhan (PT. Pelindo II Persero); serta Pelayanan kapal melalui Vessel Traffic System (VTS) sebagai langkah digitalisasi Pelabuhan untuk mengatur lalu lintas kapal yang berada di perairan Pelabuhan Tanjung Priok guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pelayaran yang di Operasikan oleh Kantor Navigasi kelas 1 Tanjung Priok.

Selain itu, ada pula Marine Operting System (MOS) yakni pelayanan penyadaran kapal melalui pemanduan sehingga waktu tunggu kapal sandar lebih singkat dan cepat; serta SIMPONI yaitu Sistem Pelayanan pembayaran atas Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP secara online pada Kementerian Keuangan.

Menurutnya, dalam hal pelayanan barang, kini Pelabuhan Tanjung Priok telah mengiplementasikan sistem antara lain; DO online guna mengitegrasikan transaksi Dokumen antara Perusahaan Pelayaran, Terminal Operator dan pemilik barang/perwakilan.

“Selain itu juga telah diimplementasikan autogate system guna peningkatan layanan keluar/masuk barang ekspor dan impor dengan waktu layanan antara 1 menit 18 detik sampai dengan 2 menit,” pungkasnya.

Hadir pada kesempatan tersebut, yang sekaligus menandatangani SOP yakni unsur dari Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok, Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok, Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok, Kepala Kantor Imigrasi Kelas l TPI Tanjung Priok, Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta ll, Kepala Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok dan General Manager PT Pelindo ll (Persero) Cabang Pelabuhan Tanjung Priok. Ire Djafar

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published.