Pandu dan Tunda Kapal Wajib Utamakan Keselamatan, INAMPA: Safety, Kompetitif dan Profesional

  • Whatsapp

Foto bersama para peserta Diskusi Nasional Bertema ‘Pemanduan & Penundaan Kapal, Keselamatan atau Bisnis ?’ yang dilaksanakan Media Ocean Week bekerjasama dengan Indonesia Maritime Pilots Association (INAMPA), di Jakarta pada Selasa 9 Agustus 2022.

Maritim Indonesia – Dalam memenuhi dan menjamin aspek keselamatan pelayaran di perairan Indonesia, maka pemanduan dan penundaan kapal dalam melaksanakan kegiatan tersebut merupakan hal yang harus dan wajib dilaksanakan.

Read More

Dalam hal ini, pemerintah tidak memungkiri jika dalam kegiatan Pandu dan Tunda Kapal tersebut muncul aspek bisnis lantaran telah diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No 57/2015 Tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Arif Toha secara Virtual saat membuka Diskusi Nasional Bertema ‘Pemanduan & Penundaan Kapal, Keselamatan atau Bisnis ?‘ yang dilaksanakan Media Ocean Week bekerjasama dengan Indonesia Maritime Pilots Association (INAMPA), di Hotel Santika Jakarta, Selasa (9/8).

Sejumlah stakeholders terkait hadir dalam diskusi tesebut, termasuk regulator, para pelaku usaha pelayaran maupun pihak badan usaha pelabuhan (BUP).

Lebih jauh dikatakan,, saat ini terdapat 160-an perairan wajib pandu dan tunda di Indonesia. Pemerintah menggaris bawahi bahwa soal wajib pandu dan tunda itu yakni soal keselamatan dan ini menjadi konsen Kemenhub.

Akan tetapi, lanjutnya, PM57/2015 Tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal,  bahwa wewenang itu bisa dilimpahkan ke BUP atau terminal khusus maka kegiatan tersebut tidak terlepas dari aspek bisnisnya.

 Ketua Umum DPP APBMI Juswandi Kristanto (kiri), saat menyerahkan cinderamata pada acara Diskusi Nasional Bertema 'Pemanduan & Penundaan Kapal, Keselamatan atau Bisnis ?' yang dilaksanakan Media Ocean Week bekerjasama dengan Indonesia Maritime Pilots Association (INAMPA), di Jakarta pada Selasa, 9 Agustus 2022.
Ketua Umum DPP APBMI Juswandi Kristanto (kiri), saat menyerahkan cinderamata pada acara Diskusi Nasional Bertema ‘Pemanduan & Penundaan Kapal, Keselamatan atau Bisnis ?’ yang dilaksanakan Media Ocean Week bekerjasama dengan Indonesia Maritime Pilots Association (INAMPA), di Jakarta pada Selasa, 9 Agustus 2022.

“Sekarang ini sudah ada 46 perusahaan termasuk 38 BUP dan 8 Terminal Khusus yang menjalankan kegiatan Pandu dan Tunda di 160-an wilayah itu,” tegas Dirjen Hubla.

Pada kempatan itu, President INAMPA, Pasoroan Herman Harianja mengatakan selain soal safety, kegiatan pandu dan tunda kapal juga harus kompetitif dan profesional.

“Karena kekayaan Indonesia itu yang sesungguhnya berada pada potensi kemaritimannya dan jangan terlalu banyak berharap pada potensi daratan,” ujar Pasoroan.

Menjadi Perwira Pandu, lanjutnya, perlu pasion yang mumpuni yakni mau bekerja secara profesional dan sehat.

“Jadi kalau ingin membuat aturan soal pandu dan tunda kedepannya mesti lebih adaptif dan pro market,” jelasnya.

“Setiap Perwira Pandu harus memegang empat prinsip dalam melaksanakan tanggung jawabnya yaitu maritime safety, maritime security, maritme environment protection, dan maritime sustainable,” pungkas Pasoroan. (idj)

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published.