Menhub Saksikan Penandatanganan Kontrak Angkutan Perintis dan Tol Laut di Cirebon

  • Whatsapp

Cirebon, Maritim Indonesia –
Kewajiban menjalankan pelayanan publik oleh operator angkutan akan lebih awal di tahun 2O2O, karena pada Selasa [31/12] bertempat di aula stasiun Cirebon berlangsung penandatanganan kontrak Kewajiban Pelayanan Publik dari masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen [PPK] kepada operator angkutan.

Penandatanganan kontrak Kewajiban Pelayanan Publik dilakukan untuk moda angkutan laut dan perkeretaapian.

Kontrak pada angkutan laut meliputi, Angkutan Laut Perintis, Tol Laut, Angkutan Ternak. Dengan total nilai Rp 3, 65 Triliun.

Sedangkan untuk perkeretaapian kontraknya meliputi layanan untuk penumpang kelas ekonomi dan perawatan kereta. Total nilainya mencapai Rp 2,6 Triliun.

Penandatanganan kontrak Kewajiban Pelayanan Publik disaksikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan pejabat dari lingkungan Kemenhub, diantaranya Direktur Jenderal Perhubungan Laut R Agus H Purnomo, Plt Inspektur Jenderal Kemenhub, Sigihardjo, Sesditjen Hubla, Arif Toha, Sesditjen Hubdat.

Menhub dalam sambutannya menyatakan, kontrak ini suatu bentuk implementasi regulasi yang menetapkan adanya ketersediaan angkutan oleh pemerintah. Selain itu juga sebagai komitmen dan konsistensi atas berlangsungnya ketersedian angkutan yang selama ini berlangsung untuk masyarakat yang membutuhkan.

“Yang membutuhkan adalah masyarakat di daerah terpencil, atau daerah terluar,” ungkap Menhub.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut, Ditjen Hubla, Capt Wisnu Handoko dalam laporannya menyatakan, dengan penandatanganan kontrak lebih awal, maka para operator angkutan laut juga bisa beroperasi lebih awal di tahun 2O2O untuk melayani masyarakat.

“Dan masyarakat di daerah yang terpencil dan terluar juga akan mendapat pelayanan angkutan laut dengan cepat,” kata Capt Wisnu Handoko.

(Ire Djafar)

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *