Maritim Indonesia – Keterbatasan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi adalah isu yang memengaruhi banyak negara, terutama di wilayah dengan populasi yang terpencar atau akses transportasi yang terbatas. Sebagai moda transportasi yang cukup vital bagi kegiatan perekonomian di Indonesia, Kapal yang merupakan sarana utama pengangkutan transportasi laut tentunya memerlukan BBM sebagai media pembakar untuk mesin penggerak yang mutlak harus tersedia guna memenuhi kebutuhan energi kapal dalam kegiatannya sebagai moda angkutan.
Menindaklanjuti isu tersebut, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama stakeholder terkait menggelar Rapat Koordinasi Bahan Bakar Minyak Tahun 2023 yang dilaksanakan di Crowne Plaza Hotel Bandung, Kamis (2/11).
Dalam sambutannya, Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi mengatakan untuk meningkatkan pelayanan di tengah keterbatasan ini dapat melibatkan beberapa pendekatan. Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam mengelola keterbatasan kuota BBM bersubsidi adalah mengurangi tekanan pada kuota BBM bersubsidi dengan mengganti atau melengkapi sumber energi.
Ia menambahkan, pemakaian bahan bakar pada kapal merupakan salah satu komponen operasional yang perlu untuk diperhitungkan dengan baik agar kegiatan operasional kapal dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, serta tidak terjadi pemborosan biaya operasional.
“Apalagi melihat pentingnya peran kapal dalam distribusi angkutan logistik dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya untuk menunjang kegiatan-kegiatan ekonomi seperti Industri pertambangan, industri pengelolaan maupun kegiatan ekonomi lainnya,” tutur Capt. Antoni.
Lebih lanjut Capt. Antoni mengataan peningkatan pelayanan di tengah keterbatasan kuota BBM subsidi, lanjutnya, adalah tantangan yang cukup kompleks.
“Tetapi dengan pendekatan yang tepat, kerja sama yang kuat, dan investasi dalam teknologi dan infrastruktur yang lebih baik, kita optimis dapat merajut keterpaduan konektivitas wilayah,” ucap Capt. Antoni.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Hendri Ginting mengungkapkan bahwa rakor ini adalah forum di mana berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, perusahaan minyak, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya, berkumpul untuk berdiskusi, berkoordinasi, dan membuat evaluasi terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan bahan bakar minyak (BBM).
“Tujuannya agar pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan angkutan laut kapal penumpang dan pelayaran rakyat (pelra) dapat berjalan dengan maksimal di seluruh wilayah Indonesia” ucap Hendri Ginting.
Selain itu dalam kegiatan Rakor BBM Subsidi ini juga dilakukan Soft Launching Sistem informasi Usulan Bahan Bakar Minyak oleh PLT Dirjen Perhubungan Laut dan pemaparan dan simulasi aplikasi dari TIM Ditjen Hubla yang disaksikan oleh stakeholder / operator terkait.
Dengan aplikasi digital ini maka pengajuan BBM Subsisi ke BPH Migas akan lebih mempermudah dan membantu kelancaran stakeholder terkait serta mewujudkan transparansi & akuntabilitas kebutuhan BBM Subsidi sektor transportasi laut.
Sebagai informasi, hadir sebagai narasumber pada kegiatan rakor ini Jonide Quelju dari APKAPI, Heru Hermawan Novianto dari PT. Trakindo Utama, Syamsuiddin dan Gunawan Wibisono dari Pertamina Patra Niaga, Christian Tanuwijaya dari BPH Migas serta narsum dari Inspektorat Jenderal II dan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. (idj)
