Kesepakatan OPP/OPT di Pelabuhan Tanjung Priok Berakhir Bulan Agustus

  • Whatsapp
banner 468x60

Aktivitas bongkar muat dikawasan Pelabuhan Tanjung Priok

Maritim Indonesia – Kesepakatan mengenai Ongkos Pelabuhan Pemuatan dan Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPP/OPT) atau tarif bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok akan berakhir pada Agustus 2020.

Read More

Berdasarkan catatan, kesepakatan tarif itu dilakukan bersama antara asosiasi perusahaan pengguna dan penyedia jasa, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dan disetujui oleh Otoritas Pelabuhan (OP).

Kesepakatan telah ditandatangani pada bulan Agustus 2018 lalu dan berlaku selama 2 tahun oleh asosiasi usaha di Pelabuhan Tanjung Priok antara lain; Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI) DKI Jakarta, Asosiasi Logistik Forwarding Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI) DKI Jakarta, Indonesia Nasional Shipowners Association (INSA) Jaya, dan DPW Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta.

Dalam kesepakatan yang hanya berlaku dua tahun lalu itu, OPP/OPT mengalami penaikan mulai 1 Oktober 2018 dengan besaran 5% hingga 20%.

Adapun komponen OPP/OPT yang mengalami kenaikan, antara lain untuk general cargo naik 7,4%, general cargo via gudang T/L naik 12%. Adapun curah kering lewat kapal naik 7%, sementara curah kering lewat tongkang tidak mengalami kenaikan.

Selain itu, tarif OPP/OPT curah cair domestik dan internasional sama-sama naik 20% dan untuk hewan ternak naik 5%. OPP/OPT untuk semua jenis kendaraan juga naik 5%, sedangkan kenaikan tarif untuk biaya tambahan mekanik (forklift) disepakati 20%.

“Memang kesepakatan itu hanya berlaku dua tahun sejak Agustus 2018. Sudah harus ada evaluasi, mau diturunkan tarifnya atau bagaimana harus melalui kesepakatan yang baru,” ujar Widijanto, mantan Ketua ALFI DKI Jakarta, pada Selasa (28/7).

Biaya logistik melalui pelabuhan Tanjung Priok dinilai sulit untuk efisien jika masih diberlakukan sharing antara BUP dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Selain itu, dalam kesepakatan tersebut juga telah mengakomodir tentang dana pembinaan asosiasi dan mendukung jalannya kegiatan tally mandiri.

“Tetapi kan apa yang sudah disepakati di kesepakatan antar asosiasi itu gak jalan, makanya mesti dikalkulasi ulang berapa biaya-biaya yang realistis dari kegiatan bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok itu. Semuanya harus transparan,” ujarnya. (idj)

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *