Maritim Indonesia — Dalam upaya meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kenavigasian meluncurkan Aplikasi SIMNAV (Sistem Informasi Aset Kenavigasian). Aplikasi ini merupakan salah satu fitur yang terdapat dalam I-Motion (Integrated Monitoring System on Navigation) yang mampu dioptimalkan oleh pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Distrik Navigasi dalam mengidentifikasi dan menganalisa tingkat kehandalan sarana dan prasarana yang dimiliki.
Direktur Kenavigasian Capt Budi Mantoro, menjelaskan melalui data aset kenavigasian yang terintegrasi dalam Aplikasi SIMNAV diharapkan dapat memudahkan UPT Distrik Navigasi dalam menyusun skala prioritas kebutuhan untuk keperluan pengusulan kegiatan di masa mendatang.
“SIMNAV merupakan salah satu inisiatif dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk dapat melakukan optimalisasi pemanfaatan aset kenavigasian melalui peningkatan pengawasan dan peningkatan pengelolaan aset berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Capt. Budi, dalam acara Launching SIMNAV di Bandung, Rabu (25/10).
Lebih lanjut Capt. Budi mengatakan Fitur ini dirancang untuk mengetahui kehandalan dari sarana dan prasarana yang dimiliki UPT Distrik Navigasi. Untuk mendukung hal itu para operator yang ditunjuk wajib menginput seluruh data aset yang dimiliki UPT dan melakukan updating data aset pasca dilakukannya kegiatan pengadaan ataupun pemeliharaan. Kebutuhan akan data secara sistematis tentu akan sangat menentukan kualitas pengendalian dan hasil evaluasi.
“Penginputan dan evaluasi data aset kenavigasian secara rutin akan memudahkan kapan aset yang ada perlu dilakukan pemeliharaan ataupun penggantian. Sejalan dengan hal itu akan dapat memudahkan UPT Distrik Navigasi dalam membuat skala prioritas kebutuhan akan pengadaan maupun pemeliharaan aset dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia,” jelas Capt. Budi
Implementasi dari pengembangan aplikasi SIMNAV sejalan dengan implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Penggunaan Sistem Informasi Aset Kenavigasian (SIMNAV) Pada Aplikasi I-Motion bagi Distrik Navigasi dan juga Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Petunjuk Teknis Mengenai Optimalisasi Pengelolaan Aset Kenavigasian Pada Distrik Navigasi, serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari optimalisasi penggunaan aset kenavigasian.
Sejalan dengan hal tersebut Capt. Budi juga menambahkan optimalisasi sarana dan prasarana kenavigasian yang memiliki aset yang yang bernilai tinggi, sangat penting untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
“Untuk kemudian dapat membantu pembiayaan kegiatan-kegiatan strategis di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang dapat berdampak pada meningkatnya layanan kenavigasian pada masyarakat,” tutupnya.
Sebagai informasi kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Ditjen Anggaran Kemenkeu, Biro Keuangan Kemenhub dan PPTB Kemenhub.
Kegiatan ini juga dihadiri secara luring maupun daring dari beberapa instansi baik dari lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, maupun dari Kementerian/Lembaga terkait, antara lain dari Kementerian Keuangan serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
(idj)
