Maritim Indonesia — Badan Usaha Milik Negara (BUMN) transportasi darat, yakni PT DAMRI saat ini terus menghadapi berbagai tantangan dan gempuran dalam melaksanakan tugasnya dalam melayani mobilitas baik orang maupun barang di seluruh wilayah Indonesia.
Seperti diketahui bersama, DAMRI telah memiliki sejarah panjang dalam melayani mobilitas geografis bagi warga Indonesia, terutama di wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Tantangan moda angkutannya untuk perintis terutama di Timur Indonesia yaitu Papua,” kata Direktur Utama Perum DAMRI Setia N. Milatia Moemin, dalam Diskusi Publik yang dilaksanakan oleh Institut Studi Transportasi (INSTRAN), di Century Park Hotel Jakarta, Kamis (30/11).
“Di sana kantor kita dibakar, tetapi bis-bis kita diselamatkan bahkan warga sendiri yang membantu menyelamatkan bus itu, karena mereka merasa bus ini sangat perlu untuk mereka menuju ke distrik lain, karena tanpa DAMRI mereka akan terisolir dan tidak bisa kemana-mana,” tambahnya.
Dia juga menceritakan bagaimana infratruktur di daerah juga masih minim, tetapi bus DAMRI tetap melayani warga pedalaman tersebut.
“Bus-bus kita juga harus dimodifikasi, untuk melewati semacam sungai begitu, bayangkan ini bus membawa penumpang harus menerjang arus air,” ungkapnya.
Lebih jauh dijelaskan, selain melayani di wilayah 3T, DAMRI juga melayani warga di perkotaan. Namun, peran DAMRI sebagai angkutan perkotaan semakin surut seiring dengan meningkatnya penggunaan sepeda motor sebagai moda transportasi harian. Meskipun begitu, harapan untuk bangkit kembali di perkotaan masih terbuka lebar seiring dengan tingginya keluhan mengenai polusi udara di perkotaan yang disebabkan oleh sektor transportasi. Hal tersebut dinilai menjadi peluang bisnis yang baik bagi perusahaan angkutan umum.
Dikatakan juga, tantangan DAMRI pada saat ini adalah bagaimana agar tetap eksis sebagai BUMN transportasi di seluruh penjuru tanah air, terlebih di masa pandemi Covid-19. Seluruh moda transportasi lain juga kena dampak, tetapi moda transportasi lain masih dapat diringankan bebannya dengan angkutan barang. Sedangkan sarana DAMRI diperuntukkan bagi penumpang.
Sebagai informasi, DAMRI saat ini merger dengan PPD. Moda produksi PPD terbatas, tetapi jumlah SDM-nya cukup banyak, akibatnya merger tersebut berdampak pada bertambahnya beban finansial bagi DAMRI.
Posisi DAMRI memang sebagai bagian dari pelaksana tugas pemerintah. Namun, DAMRI juga tidak dapat membuat perencanaan yang pasti untuk pengembangan bisnis jangka panjang karena sering kali muncul tugas dadakan yang harus dilaksanakan oleh DAMRI.
Salah satu tugas yang dijalankan oleh DAMRI adalah menjalankan angkutan perintis di wilayah-wilayah yang belum/tidak tersedia moda transportasi darat, seperti yang sering ditemukan di daerah-daerah 3T.
Regulasi mengenai angkutan perintis itu sendiri juga dapat membebani DAMRI, seperti subsidi yang diberikan untuk angkutan perintis dengan hitungan tingkat keterisian 70% saja. Padahal, dalam kenyataan di lapangan, terutama untuk daerah-daerah 3T, tingkat keterisiannya tidak mencapai 30%. Itu berarti DAMRI harus menutup biaya operasional yang tidak dapat ditutup dari pendapatan tiket.
Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh PT DAMRI ini perlu diangkat ke publik agar memperoleh atensi dari para pengambil kebijakan. Salah satu upaya untuk mengangkat masalah ke publik itu adalah melalui diskusi publik dengan multi stakeholder.
Hal tersebut menjadi salah satu tujuan diadakannya diskusi publik dimana ini merupakan salah satu upaya untuk mencari solusi atas tantangan pengembangan dan operasionalisasi angkutan DAMRI dengan semakin banyaknya wilayah serta trayek yang dilayani.
Diskusi Publik yang kali ini mengangkat tema “DAMRI Melayani Tiada Henti”, menghadirkan pembicara yaitu Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Suharto, Kasubdit Standar Biaya Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Amnu Fuady, Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Setyo Puji Hartono, Perencana Ahli Madya Direktorat Transportasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dail Umamil Asri, dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sandi, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Mukhamad Misbakhun dan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno.
Adapun alasan lain INSTRAN menggelar Diskusi Publik ini juga adalah untuk mendorong komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan operator dalam mendukung pengembangan angkutan perintis dan memperkuat peran DAMRI dalam melayani mobilitas orang dan barang di seluruh wilayah Indonesia.
(ire djafar)
